Jakarta, tvonenews.com - Kisruh penolakan relokasi warga dari 16 Kampung Tua Pulang Rempang, Batam, kini mendapat perhatian serius. Tercatat enam pejabat pemerintah pusat turun langsung ke pulau itu guna membahas percepatan pengembangan kawasan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (17/9/2023).

Di hari yang sama ratusan masyarakat tempatan perkampungan berkumpul di halaman pergudangan kelompok tani Ya Abunnayya, Cate Galang, P. Warga menggelar upacara tolak bala sekaligus memberikan gelar panglima terhadap delapan pemuda Rempang yang sebelumnya ditangguhkan penahanannya.

Delapan panglima ini disirami beras kuning dan dipasangi tanjak kebanggaan. Pemasangan tanjak langsung dilakukan oleh tokoh adat Melayu.

“Mereka layak mendapatkan itu. Hari ini kita lakukan penabalan gelar terhadap mereka sebagai Panglima Marwah Sejati,” ujar Swardi juru bicara Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat), Swardi, di lokasi.

Acara ini, lanjut dia, tentunya sebagai bentuk tolak bala dan mensyukuri atas perjuangan kami terhadap kampung nenek moyang kami.

Sementara tabur beras kunyit, kata dia, merupakan budaya masyarakat Melayu untuk membuang sial, keburukan-keburukan setelah 8 pemuda itu meninggalkan tahanan Polresta.

“Pakaian, baju mereka sudah ditinggalkan di penjara. Mereka telah kami nobatkan sebagai panglima,” sambungnya.

Adapun 8 pemuda yang penahanannya ditangguhkan penahananya, yakni Hidayat, Farizal, Rowa, Firman, Karim dan Antono serta Madina juga Ivan. Sebelumnya mereka ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pada bentrokan di  Jalan Raya Jembatan 4 Rempang Galang, Batam, pada 7 September 2023.

5 Pejabat Pusat Kumpul di Batam

Sementara itu, di hari yang sama, sejumlah menteri dijadwalkan membahas percepatan pengembangan kawasan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau. 

Mereka adalah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/BPN Hadi Tjahjanto, Wakapolri, dan Wakil Jaksa Agung.

Selain itu hadir pula Kepala BIG (Badan Informasi Geospasial), Gubernur Kepulauan Riau, Kepala BP Batam, dan Forkopimda Provinsi Kepri.

Kehadiran mereka disebutkan bisa memberikan dorongan positif dan menjadi angin segar bagi percepatan realisasi investasi di Batam. Karena selain memberikan multiplier effect terhadap kota/kabupaten di sekitar, proyek Rempang Eco-City juga akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri.

“Mari bersama menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mencapai kemajuan yang signifikan bagi perkembangan ekonomi serta kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Batam,” kata Kepala Biro Promosi, Humas dan Protokol Ariastuty Sirait.

Dalam kunjungan ke Batam ini, kata Ariastuty, ketiga menteri itu tidak dijadwalkan pergi ke Rempang pada hari ini. "Iya nggak ke Rempang," ujarnya.

MPR: Prioritaskan Dialog!

Kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang sebagai imbas pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan.

"Investasi tentu sangat penting dalam menopang pertumbuhan. Namun jika investasi itu hanya menyisakan luka bagi rakyat, maka jelas pelaksanaan investasi itu mesti dievaluasi," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menilai kericuhan di Pulau Rempang, Batam dalam kaitannya dengan pembangunan Rempang Eco City, hanya akan menyisakan preseden buruk dalam meningkatkan investasi.

Menurut dia, Investasi tidak bisa dilaksanakan dengan peminggiran hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi rakyat, namun harus humanis.

"Pemerintah harus melakukan sosialisasi setiap pembangunan, namun pada saat bersamaan hak-hak hidup rakyat juga harus dijamin. Pemerintah harus menyelesaikan persoalan investasi ini (di Pulau Rempang) dengan tepat dan dialogis," ujarnya.

Menurut dia, bentuk-bentuk pemaksaan investasi justru akan menimbulkan antipati dari rakyat dan dikhawatirkan akan memicu pertanyaan, sesungguhnya investasi itu ditujukan untuk apa dan buat siapa.

Dia menilai jika mengukur keberhasilan investasi hanya dari realisasi pembangunan fisik belaka, maka jelas ada kekeliruan kebijakan yang nyata, karena rakyat adalah tujuan, bukan alat pembangunan.

“Pembangunan Rempang Eco City ini penting, namun yang lebih penting adalah memastikan pembangunan ini tidak mengorbankan rakyat," katanya. (ito)