Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Media DPP Partai NasDem, Dadi Sumaatmadja mengatakan akan digelar rapat oleh tiga sekretaris jenderal (sekjen) partai yang tergabung di dalam Koalisi Perubahan.
Rapat yang dihelat di NasDem Tower ini akan dihadiri oleh Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Habib Aboe Bakar Alhabsy; Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Hasanudin Wahid; dan Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim.
"Masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024 semakin dekat. Untuk itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS, dan PKB akan melakukan rapat tiga kesekjenan dipimpin oleh Sekjen masing-masing Partai Koalisi," bunyi keterangan resmi yang dihimpun tvOnenews.com, Senin (18/9/2023).
Dalam rapat tersebut, nantinya akan membahas penyusunan berkas hingga penyusunan tim kuasa hukum.
"Agendanya adalah penyusunan berkas pasangan calon, dan penyusunan tim hukum Koalisi Perubahan," tandasnya.
Rapat ini diketahui akan dimulai pada pukul 14.00 WIB, di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim mengatakan pada Senin (18/9/2023) akan menggelar rapat pleno bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di NasDem Tower.
Kendati demikian, rapat pleno tersebut rupanya tidak mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Hari Senin kami dua sekjen (NasDem dan PKB) dengan timnya akan memulai menyiapkan berkas karena nama paslon (pasangan calon) sudah ada, nama tim sudah ada," kata dia, di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2023).
"Hari Senin juga akan ada pertemuan kecil beberapa ahli hukum, baik dari kedua partai maupun dari beberapa personal," sambung dia.
Sementara alasan mengapa tidak mengajak PKS untuk rapat pada Senin depan dikarenakan PKS belum mengambil sikap terkait Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
"Ini kan tentang wapres mereka belum rapat, tapi kalau soal presiden mereka clear. Jadi kita hormati proses mereka," jelasnya.
Tak pelak, menurut Hermawi pihak PKS juga akan diajak untuk melengkapi formulir Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena pasangan Anies-Imin didukung oleh gabungan partai politik sehingga ada kolom yang disediakan untuk PKS. (agr/mii)
Load more