"Karena kalau harusnya justifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi ada yang mau dikasih rumah, dengan pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Dan juga ada yang uang atau cash saja," ungkap dia.
Akan tetapi dalam upaya pembebasan tanah tentu tidak luput dari oknum provokator. Pihak yang mengadu-dombakan antara rakyat yang digusur dan pemerintah.
"Kemudian yang provokator pasti ada, itu perlu dipisah-pisahkan. Jadi saya kira tidak ada masalah," tandas dia.
Sebelumnya,Presiden Joko Widodo mengomentari konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, terkait persoalan pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik.
Presiden menambahkan bahwa konflik yang terjadi antara aparat keamanan dan warga Rempang itu tidak seharusnya terjadi, jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
"Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," kata Jokowi ketika ditemui di sela-sela kunjungannya ke Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa (12/9/2023).
Load more