Jakarta, tvOnenews.com - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda R. Agung Handoko menyatakan bahwa tak ada prajurit TNI yang melakukan pelanggaran dalam konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
“Yang jelas TNI tidak ada yang melakukan pelanggaran di sana,” kata Agung saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).
Danpuspom memastikan bahwa prajurit TNI bertugas mem-back up polisi dalam proses pengamanan di Pulau Rempang.
“Kami tetap prosedur di belakang Polri,” ujar Agung.
Agung menyebutkan prajurit yang dikerahkan dari Komando Resor Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim) setempat akan bertugas mem-back up polisi hingga 28 September 2023.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan telah mengirim tim dari Puspom TNI untuk mengecek dugaan keterlibatan prajurit dalam konflik di Pulau Rempang.
“Kami turunkan Danpuspom TNI ke Batam untuk memeriksa ada enggak keterlibatan TNI di situ baik terhadap rakyat maupun mungkin yang terlibat di dalam mafia tanah dan sebagainya,” ujar Yudo usai rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).
“Kita cek keterlibatan TNI sejauh mana,” kata Panglima TNI.
Jika ada prajurit yang terlibat, Yudo memastikan bahwa TNI tidak akan segan-segan membawanya ke ranah hukum.
“Proses hukum. Kalau terlibat, terbukti, ya proses hukum,” ujar Yudo.
Dalam beberapa hari terakhir, persoalan Pulau Rempang menuai sorotan publik lantaran memicu bentrokan antara warga dengan aparat keamanan.
Ribuan warga menggeruduk kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam hingga menimbulkan kericuhan.
Kerusuhan di Pulau Rempang ini terjadi setelah warga menolak adanya proyek pengembangan kawasan ekonomi bernama Rempang Eco City di wilayah tersebut. (rpi/nsi)
Dapatkan berita menarik lainnya dari tvOnenews.com di Google News.
Load more