CfDS UGM sebut Ganjar Pranowo Bacapres yang Paling Banyak Dimention dan Replay di Medos

Sleman, tvOnenews.com - Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM) merilis hasil riset terkait tren Pemilu 2024 dari media sosial X. Salah satu hasilnya menunjukkan Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024 yang paling banyak dimention dan direply pada medsos X tersebut.

Manajer Riset CfDS UGM Agung Tri Nugraha mengatakan hasil tersebut didapat dari social network analysis.

"Ganjar menjadi Bacapres yang paling banyak dimention dan direply. Sedangkan asosiasi terhadap post yang terkait Ganjar didominasi dengan kata kunci dan tagar ganjarcapres dan diposting oleh lima akun. Sedangkan post bersentimen negatif melibatkan lebih dari tujuh akun per post, berbeda dengan Prabowo," ujarnya.

Agung merinci, terdapat sekitar 1.262 mention dan reply kepada Ganjar Pranowo. Jumlah ini lebih banyak dibanding Bacapres lain seperti Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Mention dan reply kepada Anies Baswedan berjumlah 1.199. Sedangkan untuk Prabowo Subianto berjumlah 692.

CfDS melakukan riset selama dua bulan sejak 1 Juli hingga 31 Agustus 2023. Proses pengambilan data diawali dengan membaca dan menangkap data (data extraction), lalu diproses dengan cleansing dan klasifikasi, kemudian visualisasi data dan analisis data.

Data tersebut mencakup berbagai macam cuitan, komentar, dan interaksi yang terkait dengan pemilihan presiden dan isu-isu politik terkini. Adapun kata kunci yang digunakan dalam pengambilan data meliputi Pemilu, Capres, dan Partai Politik.

Agung menambahkan, pihaknya berhasil mengumpulkan sebanyak 59.155 post dengan menggunakan beberapa kata kunci terkait Pemilu 2024, Capres, dan Partai Politik. Namun banyak post yang ternyata bersifat duplikatif.

"Setelah menghapus post yang duplikatif tersisa 50.503 post," terangnya.

Terkait riset ini, CfDS merekomendasikan agar para elit dan partai politik seyogyanya dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye yang positif serta membangun. Hal ini dirasa penting guna menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat.

"Bagi para elit dan parpol, media sosial diharapkan menjadi sarana kontestasi gagasan, ide, serta visi dan misi ketimbang sarana untuk menyebarkan kampanye hitam. Kampanye negatif tidak dilarang secara hukum, namun harus tetap didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (apo/buz)