"Proses rekrutmen misalnya. Melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menurut kami hal itu belum menyelesaikan masalah," jelasnya.
Aris menilai, proses rekrutmen masih carut marut, mulai dari molornya proses hingga validasi data pokok pendidikan atau dapodik, sebagai indikator dasar penilaian.
"Pemerintah harusnya dapat membuat kebijakan yang lebih seimbang pada guru honorer, terlebih guru honorer turut berperan besar dalam membantu kelancaran aktivitas pendidikan di sekolah," harap Aris.
Halaman Selanjutnya :
"Kalaupun ada rekrutmen janganlah prosesnya menyulitkan kami," imbuh Aris.
Load more