Dua Periode Banyak Menteri Terseret Korupsi, Kepemimpinan Jokowi Dinilai Lemah

Hanifa menjelaskan pemberian IUP oleh BKPM memberikan manfaat kepada negara dan bertujuan untuk menghadirkan pengelolaan pertambangan yang efisien dan berkeadilan kepada masyarakat, namun kenyataannya banyak pemegang IUP tidak menjalankan usahanya sebagaimana diatur di dalam konstitusi.

“Potensi terjadinya korupsi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Bahalil akan sangat berpeluang untuk dilakukan oleh para oknum kementerian dan bekerja sama dengan pemilik IUP,” kata dia. 

Terkait Rempang, Hanifa turut menyebut potensi dugaan pengaturan proyek Pulau Rempang juga sangat berpeluang dilakukan oleh Bahlil.

Pasalnya, Bahlil yang mengorkestrasi proyek Pulau Rempang dan yang paling bertanggung jawab atas investasi yang masuk ke Indonesia.

Di samping itu, Hanifa turut menyinggung pengadaan jet tempur Mirage di Kementerian Pertahanan.

Menurutnya, pengadaan tersebut sangat kuat akan indikasi korupsinya.