Jokowi dan Prabowo Dituntut Bertanggung Jawab Atas Dugaan Penjualan Senjata ke Junta Myanmar

Di tempat yang sama, Ketua Badan Pengurus CENTRA Initiative Al Araf sepakat Presiden dan Menhan harus bertanggung jawab. Ia menambahkan Komisi I DPR pun tak bisa diam saja melihat kasus tersebut.

"Dalam bisnis persenjataan tidak bisa dilakukan secara business as usual, mereka yang menyuplai persenjataan harus juga ikut bertanggung jawab. Tidak cukup hanya Direktur Pindad, tetapi Menteri Pertahanan juga harus bertanggung jawab," kata Al Araf.

Secara khusus, ia menilai seharusnya Jokowi secara resmi meminta kepada junta militer Myanmar agar tidak menggunakan senjata tersebut untuk melakukan pelanggaran HAM. 

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyampaikan sulit mempercayai Jokowi dan Prabowo untuk mengatasi kasus itu. 

"Tapi kita harus mendesak agar mereka bertanggung jawab," ujarnya.

Secara khusus ia meminta Komnas HAM cepat merespons pelaporan kasus itu.