Jelang Pemilu, Jokowi Dinilai Terlalu Banyak Sandiwara Berpolitik Demi Langgengkan Kekuasaan

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dinilai terlalu banyak membangun sandiwara politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. 

Pengamat politik Fernando Emas, mengatakan, saat pidato di acara Rakernas Projo pada Sabtu (14/10/2023) Joko Widodo menyampaikan pesan kepada relawannya tersebut.

"Ada 3 pesan yang disampaikan Jokowi, yaitu ojo grusa-grusu, ojo kesusu dan jangan tergesa-gesa yang maknanya hampir sama," kata Fernando Emas kepada tvOnenews.com, Minggu (15/9/2023).

Menurut Fernando, pernyataan tersebut hanya sebuah sandiwara pesan-pesan yang disampaikan. Oleh karenanya, ia mengaku merasa aneh dengan pernyataan Jokowi itu.

"Mengapa saya katakan demikian? Budi Arie selalu mengatakan bahwa Projo tegak lurus dengab Jokowi, sehingga saya meyakini bahwa keputusan Projo mendukung pencapresan Prabowo Subianto merupakan arahan dari Jokowi," ungkap Fernando.

Selain itu, Direktur Rumah Politik Indonesia itu menyinggung soal jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang diberikan Jokowi kepada Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

Dia menyebut, jabatan itu adalah bentuk apresiasi Jokowi atas ketaatan menjalankan perintah-perintah Jokowi.

"Seperti menyuarakan jabatan presiden 3 periode oleh Projo yang saya yakini atas arahan dari Jokowi," ujarnya.

Lebih jauh, Fernando juga meyinggung sandiwara Jokowi lainnya yakni terkait Musra Relawan Jokowi.

Dia menilai, sepertinya Jokowi ingin memanfaatkan hasil Musra itu agar diarahkan kepada Prabowo.

"Namun karena hasil Musra menempatkan Ganjar, sehingga tidak jadi diputuskan dan diumumkan satu nama oleh Jokowi," jelas dia.

Selain itu, lebih jauh, Fernando memandang bahwa ketidakhadiran Prabowo di Rakernas Projo juga diyakini atas permintaan Jokowi.

Sehingga dapat mengeluarkan pernyataan bahwa calon yang didukung tidak hadir diacara Rakernas Projo.

"Itu terlalu bersandiwara. Saya berharap Jokowi tidak semakin memperbanyak sandiwara dalam berpolitik yang seolah tidak memiliki hasrat untuk melanggengkan kekuasaan," tegas dia.

"Padahal kenyataannya berbeda dan seolah ingin mewariskan kepada keturunannya," sambungnya.

Tak ketinggalan, dia juga menyinggung soal gugatan usia capres dan cawapres yang akan diputuskan besok, Senin (16/10/2023).

"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin akan membuktikan, apakah sandiwara politik Jokowi akan tetap berlanjut atau tidak," pungkas dia.

Perlu diketahui, MK akan menggelar sidang pembacaan putusan sejumlah gugatan terkait batas usia capres cawapres pada Senin (16/10/2023).

Dari sejumlah gugatan, satu di antaranya meminta agar usia capres cawapres turun dari semula 40 tahun menjadi 35 tahun.

Sejumlah pihak menduga gugatan di MK ini demi memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, untuk maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Sebab, jika merujuk UU Pemilu saat ini, Gibran tak memenuhi syarat karena usianya baru 36 tahun. (rpi/ree)