Charta Politika: Ganjar-Mahfud Unggul Dibandingkan Paslon Lain dalam Simulasi 3 Nama

Jakarta, tvOnenews.com - Charta Politika merilis survei peta elektoral pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pendaftaran Capres-Cawapres 2024. Salah satu hasilnya menunjukkan elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud unggul dari Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin dalam simulasi 3 nama.

Setelah putusan Makamah Konstitusi (MK) dan pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud semakin kuat, sementara, Prabowo-Gibran anjlok, disusul dengan Anies-Muhaimin.

Terkait metodologi survei, diterangkan bahwa jumlah sampel sebanyak 2,400 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rentan usia 17 tahun ke atas atau sudah memenuhi syarat pemilih dengan metode wawancara tatap muka, dengan menggunakan metode sampling multistage random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) 2 sampel dan quality control 20 persen dari total sampel. 

Dalam simulasi 3 nama tersebut  berdasarkan rilis yang dikeluarkan lembaga survei Charta Politika Indonesia, elektabilitas Ganjar Pranowo – Mahfud MD 36,8 persen menjadi pilihan tertinggi, di atas Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (34.7 persen) dan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (24.3 persen).

“Dalam simulasi berpasangan, Ganjar Pranowo - Mahfud MD menjadi pilihan tertinggi di angka 36,8 %, diikuti Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka 34.7%  dan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, 24.3%” kata Yunarto Wijaya dalam paparannya Senin (6/11/2023).

Peningkatan juga terjadi pada Ganjar Pranowo dari simulasi 3 nama pasangan di periode kali ini. Dibandingkan dengan survei pada periode 13-17 Oktober 2023, pemilih Ganjar- Mahfud  mengalami peningkatan dari 34.8% menjadi 36.8% di Survei 26-31 Oktober 2023

Yunarto menilai, peningkatkan elektabilitas pada Ganjar Pranowo dipengaruhi dari kondisi politik terkini yaitu pencalonan Gibran dan keputusan MK terkait batas umur Capres-Cawapres yang dianggap menyalahi penyalahgunaan wewenang.