Dugaan Mark up di Kemenhan Awal Prabowo Menjabat, Sampai Utus Orang ke Luar Negeri Untuk Cek Harga

Oleh karena itu, pada awal masa jabatan Prabowo sebagai menhan, pengeluaran anggaran di kementerian tersebut mengalami penurunan setelah diambil sejumlah langkah pencegahan.

"Beliau duduk dan datang di Kementerian Pertahanan bukan dengan pengetahuan yang kosong. Pak Prabowo itu paham semua detail harga alutsista di seluruh dunia," kata Dahnil.

Terkait langkah hukum, Dahnil menegaskan bahwa dugaan penggelembungan anggaran di Kemhan menjadi wewenang aparat penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan.

Namun demikian, dia menyoroti bahwa Prabowo telah mengambil langkah tegas dari segi administrasi sebagai menhan.

"Jadi, broker sedemikian rupa tidak diberikan ruang, sehingga praktik-praktik mark up itu sekarang agak sulit dilakukan," ujar Dahnil. 

Sebelumnya, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo menceritakan bahwa saat awal menjabat sebagai Menhan, Prabowo melaporkan dugaan markup pembelian senjata ke Presiden Jokowi. Saat itu Jokowi kaget dan mendukung penuh langkah Prabowo menangani dugaan markup dengan potensi korupsi sebesar Rp 51 triliun.

"Pak Prabowo lapor ke Pak Jokowi mengenai korupsi di Kementerian Pertahanan, Pak Jokowi kaget. Dan Pak Jokowi bilang, 'Lanjutkan berantas korupsi di Kemhan terus dan saya dukung'," ucap Hashim di Hotel Merlynn Park, Jakarta, baru-baru ini.