Ombudsman Sebut Kebijakan Impor beras Tidak Ada Indikator yang Jelas

Yeka mengatakan, jika harga gabah sudah terkendali, HET gabah dapat dipertimbangan untuk dihapus. Perumusan kebijakan HET gabah juga harus mempertimbangkan komponen produksi di tingkat petani.

“Tutupnya sejumlah penggilingan padi menandakan pasokan beras dalam negeri menurun. Sehingga berdampak pada kepada pelaku usaha. Peran pemerintah dalam pembinaan penggilingan hanya mengatur izinnya saja. Ombudsman akan mendorong adanya penguatan dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap penggilingan padi,” terang Yeka.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Prof. Dwi Andreas Santosa mengatakan, selama 2014 – 2023 produksi padi dalam negeri menurun rata-rata 1 % tiap tahun.

Ia menyebutkan, penurunan produksi padi 2023 setara 0,65 juta ton beras, sedangkan impor sebesar 3,3 juta ton. Sehingga terjadi kelebihan stok 2,65 juta ton beras yang menyumbang stok awal tahun 2024 sebesar 6,71 juta ton beras.

“Data stok beras nasional per 3 bulan perlu segera diadakan. Data produksi dan stok beras nasional digunakan untuk menghitung perlu tidaknya impor dan berapa jumlahnya. Dengan data tersebut pemerintah bisa meyakinkan masyarakat bahwa memang diperlukan impor pada saat itu,” paparnya. 

Meskipun demikian, Prof Andreas tetap mendorong agar Perum Bulog menyerap gabah atau padi dari petani.

Sementara itu, Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita mengatakan pihaknya saat ini mengalami kesulitan untuk menyerap gabah dari petani.