Gara-gara Kasus Firli Bahuri, KNPI Minta KPK Dibubarkan

Jakarta, tvOnenews.com - Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri (FB) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

DPP KNPI meminta agar Polda Metro Jaya segera menangkap saudara Firli Bahuri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan berbagai prahara yang selalu menimpa pimpinan KPK dari masa kemasa, DPP KNPI menilai KPK tidak lagi menjadi lembaga antibodi dan efektif dalam memberantas korupsi. 

KPK justru menjadi sarang praktik-praktik korupsi dan kolusi bahkan penuh manipulasi dan pemerasan yang semakin berkembang dan berlindung dibalik bayang-bayang institusi anti rasua tersebut. 

"Kita bisa bayangkan, harapan besar rakyat Indonesia agar KPK mampu menjawab persoalan korupsi ditanah air, tetapi nayatanya malah bertolak belakang dengan harapan rakyat. Belum lagi anggaran dan fasilitas negara yang digelontorkan begitu besar untuk menujang kinerja KPK malah hasilnya sia-sia tanpa ada harapan perilaku koruptif dapat dituntaskan," Ketua Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi DPP KNPI, Syahwan Arey, Selasa (28/11/2023).

Oleh karena itu KNPI meminta kepada pemerintah agar institusi KPK segera dibubarkan karena kehadiran KPK tidak mampu memperkuat proses pemberantasan korupsi di tanah air. 

"Semestinya pemerintah segera melakukan evalusi terhadap institusi-institusi hukum agar proses pemberantasan korupsi dapat efektif dan tidak tumpang tindih, sehingga sudah sepatutnya proses penanggulangan korupsi dikembalikan lagi kepada institusi Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk diperkuat peran-perannya dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi," ucapnya.

Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa 86 saksi dan delapan ahli pada kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Sampai Senin kemarin tanggal 13 November 2023 sebanyak 86 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan dan delapan orang ahli," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (14/11).

Ade Safri menjelaskan, delapan ahli tersebut terdiri dari empat ahli hukum pidana, satu ahli hukum acara, satu ahli atau pakar mikroekspresi, satu ahli multimedia dan satu ahli digital forensik. (ebs)