Jika Menang Pilpres, Mahfud Janji Jabatan Menko Polhukam Bakal di Bawahnya

Jakarta, tvOnenews.com - Cawapres nomor urut 2 Mahfud MD mengaku terkejut mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk menjadi cawapres mencapai triliunan rupiah.

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III Majelis Ulama Indonesia 2023.

Dia mengaku mengetahui modal cawapres ketika mendengar pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menawarkannya menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo.

Namun, dia menegaskan tidak mengeluarkan biaya sepeserpun ketika ditunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

“Saya diberitahu oleh Bu Mega waktu itu, ‘pimpinan koalisi kami sudah memutuskan Pak Mahfud jadi calon wakil presidennya Ganjar. Dan Pak Mahfud enggak usah memikirkan uang, ‘ndak ada bayar di sini’. Kaget saya lho, katanya [biaya] Rp1,6 triliun, saya kaget,” jelas Mahfud di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (1/12/2023).

Menko Polhukam itu kemudian mau menerima tawaran tersebut karena tekad Megawati dan ketua umum parpol pengusungnya dalam penegakan hukum.

“Lalu apa yang dipesankan? Kenapa saya Ibu? ‘Gini, pimpinan partai kami berempat, Pak Mardiono, saya [Megawati], Pak Hary Tanoe, Pak Oso ingin hukum ditegakkan, korupsi diberantas, yang sering dilakukan Pak Mahfud selama ini supaya dilanjutkan. Itu tugas pokok,” jelas Mahfud.

Kendati demikian, Mahfud mengaku juga mengajukan syarat kepada Megawati bahwa ingin posisi wakil presiden mendapat akses atau kewenangan mengawasi Menko Polhukam. Sebab, selama ini wakil presiden tidak memiliki kewenangan mengatur Menko Polhukam.

“Lalu saya bilang begini, bu kalau saya diberi tugas seperti ini saya minta satu hal, tugas Menko Polhukam itu supaya dibuka aksesnya kepada wakil presiden. Kalau saya jadi wakil presiden, Menko Polhukam itu akan dibawah kendali saya,” ujar dia.

Dia mengaku tidak bisa hanya menjadi cadangan ketika bertugas sebagai wakil presiden. Mahfud ingin memiliki tugas yang jelas. Terlebih, dia memahami masalah penegakan hukum.

Mahfud mengatakan Megawati kemudian menyetujui persyaratan itu. Selain itu, Ganjar juga sepakat dengan ide Mahfud. (saa/ebs)