"Tidak boleh ada penyalahgunaan ya, penyalahgunaan kantor pemerintah untuk sarana politik serta paslon pemilu tertentu. Tidak boleh, ada di undang-undang pemilu, dibaca lagi," tegas Bagja.
Bagja menekankan bahwa aturan terkait kegiatan yang boleh atau tidak boleh telah Bawaslu sosialisasikan sejak awal kepada para peserta pemilu.
"Makanya peserta pemilu sekarang kita koordinasi nih, jangan sampai nanti kemudian tidak tahu aturan-aturannya. Kami sudah membuka pintu untuk do and don't nya dalam kampanye, sudah dari awal," ucapnya.
Menurut Bagja, jika ingin beralasan sedang mengambil cuti kerja, hal itu tidak masuk akal. Sebab, yang cuti adalah pelakunya alias menterinya.
Sementara, dalam hal ini yang dimanfaatkan sebagai sarana kampanye adalah tempatnya kantor Kementerian Perdagangan RI.
"Cuti itu kepada pejabat negara, bukan kepada tempatnya. kantor itu mggak akan pernah cuti. Yang jelas pejabat negaranya, personnya yang cuti," tuturnya.
Load more