Pembangunan Pusat Data Nasional Jadi Solusi Menuju Sistem Sentralisasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Andi menyoroti penyebaran data yang merata sekaligus menekankan bahwa data ini harus dimanfaatkan agar pengambil kebijakan dapat membuat keputusan berbasis data.

Dia menambahkan, pusat data nasional ini bersifat cloud.

"Jadi tidak terpisah-pisah lagi nantinya. Kita punya 630 lembaga dengan menyatukan itu semua secara aman terintregasi data masyarakat Indonesia semua agar lebih mudah," jelasnya. 

Di samping itu, Andi menilai pusat data nasional ini terlihat ada 3 sudut pandang, yakni masalah, peluang dan patuh regulasi.

Dia memaparkan masalah pertama budgeting yang harus besar karena setiap daerah anggaran berbeda beda untuk biaya pembangunannya, kemudian masalah SDM yang tidak kompeten, hingga standar keamanan yang tidak bocor.

"Negara ini harus memiliki standar. kedua soal peluang besar, kita harus bicara spectrum Indonesia kalau kita bicara hanya wilayah sendiri kapan kita punya data se-indonesia artinya, keintregasian yang lebih komprehensif dan lebih prediktif, ditambah jaringan lemot, dana inilah jawaban yang paling gampang maka fondasinya harus kuat," tegas Andi.

Sementara, Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Riant Nugroho mendukung adanya pembangunan pusat data nasional.