Menkumham Yasonna Buka Suara soal Peluang Dipanggil KPK Terkait Kasus Gratifikasi Eddy Hiariej

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly buka suara terkait penetapan tersangka eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej dalam kasus dugaan gratifikasi.

Menurutnya ia tidak akan dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tersebut. Sebab, kata Yasona hal tersebut tidak ada urusannya dengannya.

“Oh engga lah, mana ada urusannya dengan saya,” kata Yasonna saat menghadiri acara Hari HAM Sedunia ke-75 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023).

Sebagaimana diketahui, KPK resmi mengumumkan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sebagai tersangka suap dan gratifikasi sebesar Rp8 miliar.

 Eddy Hiariej juga diduga memakai uang suap sebesar Rp1 miliar untuk modal mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan Eddy menerima suap dan gratifikasi melalui Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara dan Yogi Arie Rukmana selaku asisten pribadinya.

“Berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 s/d 2022 terkait status kepermilikan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif untuk mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (7/12/2023).

“Sebagai tindak lanjutnya, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas,” sambungnya.

Alex menjelaskan terjadi kesepakatan bahwa Eddy siap memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum PT CLM. 

Kemudian, Eddy menugaskan Yosi dan Yogi sebagai representasi atas dirinya.

“Besaran fee yang disepakati untuk diberikan HH pada EOSH sejumlah sekitar Rp4 Miliar,” ungkapnya.

Selain itu, Alex juga mengungkap bahwa ada permasalahan hukum lain yang dialami oleh Helmut di Bareskrim Polri. 

Kata Alex, Eddy juga bersedia dan menjanjikan proses hukum tersebut dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya pemberian uang sebesar Rp3 miliar.

“Sempat terjadi hasil RUPS PT CLM terblokir dalam sistem adminitrasi badan hukum (SABH) Kemenkumham karena akibat dari sengketa internal PT CLM, sehingga HH kembali meminta bantuan EOSH untuk membantu proses buka blokir dan atas kewenangan EOSH selaku Wamenkumham maka proses buka blokir akhirnya terlaksana. Informasi buka blokir disampaikan langsung EOSH pada HH,” paparnya.

Tak hanya itu, Helmut juga memberikan uang sebesar Rp1 miliar untuk nantinya digunakan Eddy untuk maju dalam pencalonan Ketua PP Pelti. Uang itu pun ditransfer melalui ke rekening bank atas nama dua orang terdekatnya.

“Helmut memberikan uang sejumlah Rp1 miliar untuk keperluan pribadi Eddy untun maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti),” jelasnya.(rpi/muu)