Pakar Hukum Tata Negara Ragukan Arsul Sani Jadi Hakim MK

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari meragukan kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) jelang tahun politik 2024 mendatang. Keraguan itu mengerucut pada calon Hakim MK, Arsul Sani yang lolos seleksi hakim di DPR RI.

"Sudah dibilang diragukan, diragukan proses seleksi, diragukan putusan, karena ada ruang transaksional yang potensial diserang. Sementara marwah MK sedang anjlok seanjlok-anjloknya dan ini tentu juga harus dijawab Arsul Sani sebaik mungkin," kata Feri saat dikonfirmasi, Selasa, 12 Desember 2023.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas ini juga menyoroti proses seleksi hakim MK di DPR, dimana Arsul Sani bisa mulus lolos hingga tahap akhir. Menurutnya, dalam proses itu Arsul yang juga politisi PPP itu tidak punya pesaing yang ketat.

"Kalau dilihat kan di masa arsul sani calon-calkn lain terlalu jauh ya ketimbang Arsul Sani, jadi persaingannya tidak ketat, jangan-jangan pola dan persaingan itu udah dibuat direkayasa sedemikian rupa," kata Feri.

"Kemudian ga ada pilihan lain yang kapasitasnya di atas Arsul Sani, padahal seharusnya ada mekanisme yang betul betul bisa menjamin hakim konstitusi yang terpilih," sambung Feri.

Sebagai politisi yang akan berkarir menjadi hakim MK, Arsul juga tak bisa lepas dari konflik kepentingan khususnya dalam penanganan masalah hukum. Terlebih, Arsul juga tercatat sebagai advokat yang memiliki kantor firma hukum.

"Saya melihat siapapun yang berasal dari partai politik akan sulit menghindarkan diri dari pilihan-pilihan kebutuhan partainya atau negosiasi-negosiasi politik berkaitan dengan undang-undang, ataupun tugas-tugas dan wewenang hakim konstitusi. Jadi itu yang perlu dijawab Arsul Sani," tukas dia.

Sebagai informasi, Arsul terpilih sebagai hakim MK dari usulan DPR. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR, Selasa, 3 Oktober 2023 lalu.

Hingga kini, Arsul mengaku belum mengundurkan diri sebagai kader PPP dan anggota DPR RI usai disetujui sebagai hakim MK, dimana hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. (mhs/ebs)