"Pelanggaran HAM akibat pembangunan pro-investasi dengan mengorbankan warga sipil, seperti terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores juga luput," tambah dia.
Oleh karena itu, dia mengingatkan bahwa penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih menjadi PR besar yang hingga kini belum ditangani baik oleh pemerintahan. Bahkan itu akan menjadi tugas besar ke depannya.
"Penyelesaian 12 kasus tersebut perlu kebijakan yang bukan hanya Presiden tapi juga DPR," katanya.
Lantas dia pun mempertanyakan bagaimana ketiga kandidat capres tersebut dapat mewujudkan kebijakan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat.
“Bagaimana Anies mewujudkan janji mengatasi konflik di Papua dengan dialog dan menghapus kriminalisasi atas kritik? Lalu, bagaimana Ganjar akan mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Juga tidak kalah penting bagaimana Prabowo akan menempatkan HAM sebagai salah satu prioritas pemerintahannya?," papar Usman.
Diketahui, ketiga calon presiden RI, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo menjalani debat perdana di halaman Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, pada Selasa malam (12/12).
Tema debat pertama adalah pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Load more