Janji Mahfud MD di Sumbar: Perjuangkan Hak Ulayat Dan Masyarakat Adat

Jakarta, tvOnenews.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyambangi Gedung Long See Tong, Perkumpulan Keluarga Lie-Kwee di Jalan Niaga, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin (18/12/2023).

Mahfud disambut alunan musik khas Tiongkok. Pertemuan yang berlangsung santai ini disambi ngopi bareng dan makan sate dan ketupat sayur khas Padang.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan masyarakat adat mengungkapkan bahwa pihaknya ingin Mahfud mengawal perlindungan hak-hak ulayat dan adat.

Selain itu, Mahfud juga diminta mengawal sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumbar, sebagai bukti bahwa Pemerintahan menghargai Sumbar.

Sebab, menurut mereka, tak ada Sumbar, maka tak ada Indonesia.

"Kalau sudah terpilih, jangan lupakan Sumatra Barat ya pak Mahfud," tutur salah satu tokoh dari etnis Tionghoa ini.

Tokoh Mentawai, Pdt Firman Simanjutak juga menyampaikan pesan serupa yakni perlindungan dan pembangunan masyarakat adat. Apalagi, sejak Mentawai  jadi kabupaten, pembangunan mandek.

Sementara tokoh Nias, Nahdlatul Ulama, dan perwakilan kelompok lainnya mendoakan Mahfud MD terpilih sebagai Cawapres agar bisa mengawal dan menjaga kebhinnekaan.

Merespons hal itu, Mahfud pun berkomitmen untuk mengesahkan UU Masyarakat Hukum Adat.

Apalagi, menurut dia, akademisi dan masyarakat sipil termasuk masyarakat adat di Indonesia, sudah puluhan tahun memperjuangkan dan mengadvokasi hal ini.

"Masalah perlindungan terhadap hak adat dan tanah ulayat. Bukan hanya di Padang, Sumbar, tapi di daerah lain banyak. Diambil oleh pengembang. Kita belum ada peraturan pemerintah tentang hak-hak adat," tutur Mahfud.

Mahfud mengatakan, hukum adat itu kan tak tertulis, tetapi terlukis. Sehingga rentan terjadi pencaplokan lahan.

"Kita akan segera merumuskan UU Masyarakat Hukum Adat. Kalau Tuhan menakdirkan, akan jadi prioritas Prolegnas Pemerintah," kata Mahfud.

Mahfud juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dalam beragam perbedaan. Di Islam, terlebih Nahdlatul Ulama, perbedaan beragama adalah fitrah. Tidak boleh saling bermusuhan.

"Semua keyakinan di Indonesia itu dilindungi. Ini yang harus dipelihara. Siapapun yang terpilih, harus menjaga kebhinnekaan dan memelihara kerukunan," pesannya.

Soal pesan warga Sumbar agar tak melupakan Tanah Minang, Mahfud menyakinkan, dirinya tak akan pernah melupakan tanah ini.

"Jangan khawatir. Sumatera Barat ini seperti rumah kedua. Saya 20 tahun mengajar di Universitas Andalas. Saya juga diberi kehormatan oleh warga Magek, Minangkabau. Kita sama-sama berjuang menyejahterakan Sumatera Barat," pungkasnya. (rpi/ebs)