Angga mengatakan kebijakan TGUPP itu adalah kebijakan publik yang lazim, sudah seharusnya pemerintahan daerah menerapkan praktik tersebut.
"Karena ada orang-orang yang punya kemampuan untuk menerjemahkan, ini digeser aja gitu perdebatannya dari nepotisme, orang dalam yang mengubah kebijakan nasional, krusial, jadi orang-orang berkompetensi yang masuk membangun pemerintahan," tutur dia.
Sebelumnya, tuduhan bahwa Anies menempatkan ordal di pos tertentu saat menjabat sebagai gubernur dilontarkan oleh mantan Jubir Anies-Sandi saat Pilgub DKI Jakarta 2017, Anggawira.
Anggawira mengaku paham dan melihat bahwa yang disampaikan Anies dalam debat capres perdana tidaklah sesuai.
"Bahkan bukan hanya di TGUPP karena di dalam penentuan komisaris di BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ada orang-orang dalam, dan timses yang masuk," jelas Anggawira pada keterangannya, Sabtu (16/12/2023).
"Mas Anies saat menjabat gubernur juga ada orang-orang di dekatnya yang masuk menjabat posisi-posisi 'orang dalam' seperti di Komisaris LRT Jakarta, BUMD PT Jakpro (Jakarta Propertindo), itukan orang dekat Mas Anies apalagi yang di TGUPP, 'orang dalam semua'," lanjutnya.
Anggawira menyebut nama Geisz Chalifa, orang dekat Anies yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PPJA).
Load more