Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Dewan Penasihat Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Provinsi Jawa Barat, Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin menyinggung Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang juga Ketua Relawan Pro Jokowi.
Menurut TB Hasanuddin, jika Menteri hanya menjadi partisan daripada salah satu calon presiden, akan lebih terhormat jika mengambil langkah mundur.
Hal ini disampaikan TB Hasan dalam sambutan setelah proses peresmian kantor TPD Ganjar-Mahfud Jawa Barat di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (24/12/2023).
Dia mengingatkan Kementerian Kominfo berlaku netral selama pelaksanaan Pilpres 2024.
Dirinya menilai belakangan ada gelagat Kemenkominfo tidak netral dengan mengeblok akun-akun di media sosial yang bersuara kritis.
"Saya ingatkan, atas nama saya anggota Komisi I, tolong jangan main-main merusak demokrasi rakyat dengan mengeblok media sosial, terutama yang dilakukan Kemenkominfo, sejak awal saya minta, Menkominfo kalau menjadi partisan salah satu capres, lebih terhormat mundur, supaya keselamatan dia terjaga selamanya," kata TB Hasanuddin dalam sambutannya.
Selain Kominfo, Politikus PDIP itu juga meminta TNI, Polri, hingga Kejaksaan bisa menerapkan prinsip netralitas selama pelaksanaan Pilpres 2024.
Menurut dia, demokrasi bakal hancur dan kembali ke era Orde Baru (Orba) apabila lembaga negara tidak menerapkan netralitas dalam kontestasi politik.
"TNI dan polisi, termasuk kejaksaan harus netral karena itu prinsip berdemokrasi di Republik ini. Siapa yang menghancurkan demokrasi, sama saja membalik ke era Orde Baru," tegasnya.
Dia menambahkan TNI dan lembaga negara lain memang tidak boleh berpolitik praktis sebagaimana amanat yang tertuang dalam perundang-undangan.
TB Hasanuddin menyerukan kepada sukarelawan dan kader parpol pendukung Ganjar-Mahfud tidak takut melawan setiap aksi kezaliman lembaga negara melalui keberpihakan di politik praktis.
"Saya lihat, (kalau) mulai di sana aparat kepolisian aneh-aneh, jangan takut. Saya siap mati untuk melawan kezaliman ini. Termasuk TNI tidak boleh berpolitik, itu UU yang ditetapkan menurut kepentingan dan kehendak rakyat," tuturnya.(rpi)
Load more