Buntut Sebut Bansos Asalnya dari Jokowi, Komisi VI DPR Bakal Panggil Zulhas

Jakarta, tvOnenews.com -  Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus politikus PDIP Aria Bima menyentil pernyataan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) soal program bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Jokowi.

Menurutnya, Zulhas seharusnya fokus terhadap kenaikan beras dan cabai. Mengenai ini, pihaknya sepakat akan menanyakan hal itu di dalam forum Komisi VI DPR.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi,” ujar Aria di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

“Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," tambah dia.

Lebih lanjut, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP ini menyampaikan partainya akan tetap melanjutkan program bansos dan tak ingin menghentikan penyalurannya.

Sebagai parpol pengusung Jokowi selama dua periode, Aria menegaskan partainya ingin melanjutkan semua kebijakan, program, serta kegiatan untuk mensejahterakan rakyat. Artinya, program tersebut akan dilanjutkan oleh paslon 03 Ganjar-Mahfud.

"Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi,” beber Aria.

“Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," sambungnya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Ganjar-Mahfud punya komitmen kuat untuk melindungi kelompok miskin. Karena itu, Ganjar-Mahfud membuat program KTP Sakti untun mendorong bansos tepat sasaran.

"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," jelas Hasto. (saa/ree)