Blak-blakan, PKS Semprot Habis-habisan Kinerja Akhir Tahun Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi yang Anjlok

Fraksi PKS mengingatkan pengurangan subsidi ini berpotensi mengurangi layanan bus TransJakarta.

“Mengorbankan PSO untuk TransJakarta untuk mengurangi defisit APBD, adalah hal yang kurang tepat. Masih banyak pos lain yang bisa dilakukan efisiensi, daripada mengorbankan layanan transportasi publik yang banyak digunakan masyarakat untuk aktivitas produktifnya,” ucap dia.

Kemudian kebijakan Heru yang mengurangi jumlah titik penyediaan jaringan WiFi untuk masyarakat (JakWifi), juga disayangkan. Sebab, penyediaan JakWifi ini diperlukan masyarakat untuk berbagai kebutuhan.

“Banyak masyarakat yang mengeluhkan dihilangkannya JakWifi, karena dibutuhkan untuk mengakses berbagai informasi, pendidikan maupun menunjang usaha kecil mereka,” jelas dia.

Heru juga dianggap secara sepihak mengurangi jumlah penerima KJP Plus, tanpa sosialisasi yang gencar dan tanpa konsultasi dengan DPRD DKI Jakarta.

“Banyak masyarakat yang selama ini merasa terbantu dengan adanya KJP Plus di masa Gubernur Anies Baswedan, terkejut karena nama anaknya hilang sebagai penerima KJP Plus tanpa pemberitahuan sebelumnya,” ungkap dia.

Kebijakan Heru untuk me-non-aktifkan peserta BPJS Kesehatan, yang iurannya dibayarkan Pemprov DKI Jakarta (PBI), tanpa sosialisasi terlebih dahulu juga menjadi sorotan FPKS.