Sindiran Pedas untuk Anies soal Alutsista Bekas, Eks Mendag Lutfi: Apa Mereka Paham Konsepnya?

Jakarta, tvOnenews.com - Eks Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi menjadi pembicaraan hangat di media sosial setelah ikut mengomentari tentang debat Pilpres 2024 yang digelar beberapa waktu lalu.

Lutfi menyinggung soal pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal dana Rp700 triliun.

"Kemarin ada yang menyenggol Kemenhan karena keluarin budget yang besar untuk beli alutsista bekas dan banyak pihak yang berpikir kalau ini keputusan yang salah. Tapi, apa mereka paham konsepnya? Okay, saya akan jelaskan," kata Lutfi mengutip dari TikTok pada Sabtu (13/1/2024).

Menurutnya ada tiga hal yang menjadi pertimbangan Kemenhan membelu alutsista bekas.

Lutfi menyebut alutsusta bekas dapatdijadikan solusi cepat sambil menunggu alusista baru yang masih tahap negosiasi.

Lalu, menurutnya alutsista bekas bukan berarti memiliki kualitas yang jelek.

Lutfi menjelaskan mengenai alat bekas yang masih bagus daripada model dari yang baru.

"Yang terpenting itu bukan cuma bekas atau barunya. Tetapi usia pakai dari alat tersebut," jelasnya.

Tak hanya itu, Lutfi juga menyinggung ucapan Cak Imin tentang pernyataannya yang menanyakan alasan mengeluarkan anggaran besar untuk pertahanan.

Saat itu Cak Imin menganggap hal tersebut kurang lantaran Indonesia saat ini tidak sedang berperang.

"Ada yang tanya kenapa keluarkan anggaran yang besar untuk pertahanan, padahal kita lagi adem-adem saja. Coba dipikir sendiri, masa beli alat perang saat waktu berperang."

"Menurut saya, ini adalah pemikiran yang lelet dan pendek," jelasnya.

Lutfi menegaskan bahwa anggaran pembelian alutsista bekas harus mendapatkan persetujuan dari Presiden dan DPR. Dan hal tersebut sudah disetujui oleh semua pihak.

Ia juga menuturkan bahwa Presiden dan DPR telah setuju terkait anggaran tersebut berasal dari partai yang mengusung paslon 1 dan 3.

"Kalau kita bicara tentang anggaran untuk alutsista, pengajuannya itu harus mendapatkan persetujuan dari Presiden dan DPR. Jadi program ini memang sudah diberikan lampu hijau oleh Presiden dan DPR yang juga berasal dari partai-partai yang mengusung kedua capres lainnya itu," terangnya.