Suara Lantang Ganjar soal Pencegahan Korupsi: Kalau Kamu Disuruh Pimpinanmu Minta Katakan Rp 100.000 Berapa yang Kamu Cari?

Jakarta, tvOnenews.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan upaya pencegahan korupsi bakal sulit dilakukan jika pimpinan tak memberikan contoh. Hal itu di ketahui saat Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

“Suatu ketika saya bertemu dengan anak buah pangkatnya rendah. Saya bertanya sangat simpel, ‘kenapa korupsi’. ‘Disuruh pak’,” kata Ganjar saat menceritakan dalam acara Paku Integritas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024). 

“Kalau kamu disuruh, pimpinanmu minta katakan 100 berapa yang kamu cari, ‘200 pak’. ‘Yang 100 buat siapa?’, ‘buat saya, saya bagi ke teman-teman’,” sambungnya.

Ganjar menyayangkan kejadian tersebut karena pimpinan seharusnya memberikan contoh. Dia lantas menekankan, pentingnya peran seorang pemimpin dalam upaya pencegahan korupsi.

“Saya dalami, bagaimana menurut anda kita harus mencegah korupsi. Gampang pak, ada teladan dan contoh dari pimpinan," pungkasnya.

Ganjar juga menambahkan sistem whistleblowing sebagai salah satu instrumen penting untuk mendongkrak kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pemberantasan korupsi.

Menurut Ganjar, kepatuhan terhadap LHKPN pada akhirnya akan menjadi salah satu instrumen bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menutup celah dan memberantas tindak pidana korupsi.

"Cara pencegahan yang bagus dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat whistleblowing (pelaporan pelanggaran tindak pidana) dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya," kata Ganjar.

Ganjar juga mengatakan ada dua poin penting agar sistem whistleblowing itu bisa berjalan optimal. Pertama adalah laporannya harus benar-benar anonim dan menyertakan alat bukti yang berdasarkan fakta.

Whistleblowing yang terjaga anonimitasnya akan membuat masyarakat tidak ragu untuk melaporkan terjadinya penyimpangan, harta kekayaan yang tidak sesuai profil dan indikasi korupsi lainnya.

Ganjar juga mengatakan bahwa semua regulasi yang memberikan efek jera kepada pelaku korupsi harus terus diterapkan dan diperkuat.

"Regulasi yang mempunyai efek jera ini betul-betul mesti didorong agar yang konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu," tuturnya.

Paku Integritas merupakan program KPK sejak tahun 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat untuk menguatkan komitmen antikorupsi dari para penyelenggara negara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye pemilu telah berlangsung sejak tanggal 28 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Februari 2024. Sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.(hmd/lkf)