Jakarta, tvOnenews.com - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menuturkan curahan hatinya (Curhat) yang ingin segera mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menkopolhukam).
Mahfud mengaku niat mengundurkan dirinya telah ada sejak menjadi pasangan dari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo pada perhelatan Pilpres 2024.
"Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama," kata Mahfud kepada awak media, Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Mahfud menuturkan niat tersebut semakin mengencang diwujudkannya kala dirinya akan menghadapi perhelatan Debat Pilpres 2024 perdana bagi kandidat Cawapres.
Pasalnya, kata Mahfud, dirinya akan lebih leluasa membongkar data pemerintahan era Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada perhelatan Debat Pilpres 2024 kala tak lagi menjabat sebagai Menkopolhukam RI.
"Ketika akan mulai debat pertama agar lebih leluasa membuka data sebenarnya sehingga lebih etis jika saya membaca data-data itu jika saya tidak di pemerintahan," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyarankan Cawapresnya Mahfud MD mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju era Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan lantaran Mahfud sedang mengikuti ajang perhelatan Pilpres 2024.
Ganjar mengungkap pihaknya telah mendiskusikan hal tersebut ke Mahfud MD terkait langkah pemunduran dari Menkopolhukam RI.
“Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini, agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus,” kata Ganjar kepada awak media, Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Ganjar menuturkan saran mundur dari jabatan pemerintahan itu juga berlaku kepada Capres-Cawapres kandidat Pilpres 2024.
Seperti Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI saat mengikuti kontestasi perhelatan Pilpres 2024.
Kemudian, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Gibran Rakabuming Raka yang masih aktif menjadi Wali Kota Solo.
“Pasti rakyat akan lebih senang karena tidak ada yang mengklaim apakah bansosnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian, kan enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair,” jelasnya.
Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan usulan mundur ini dia sampaikan karena ada pihak-pihak yang menggunakan fasilitas negara ketika berkampanye.
“Dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi [negara], alasannya kunjungan-kunjungan kerja, tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur lah. Berubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” pungkasnya. (raa)
Load more