Partai Buruh Fokus ke Jaminan Sosial, Said Iqbal Bakal Berjuang Masuk Parlemen

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku pihaknya bakal berjuang masuk parlemen pada Pemilu 2024. 

Hal itu diungkapkan Said saat kampanye akbar di Bandung Barat, Cimahi, dan Kota Bandung, yang berjanji pihaknya akan fokus ke jaminan sosial.

"Kelima jaminan sosial itu adalah, jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).

Said menjelaskan jaminan makanan yang diperjuangkan bukan bantuan sosial (bansos), melainkan jaminan sosial yang diberikan seumur hidup setiap bulan kepada masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut dapat terwujud melalui dana APBN dan APBD yang menghabiskan sekitar Rp180 triliun tiap tahun.

"Jaminan makanan akan diberikan kepada setiap orang miskin dan mendekati miskin dalam bentuk transfer uang tunai ke ATM setiap orang sebesar Rp500 ribu- Rp1 juta per bulan yang akan diberikan setiap bulan seumur hidup kepada penerima jaminan makanan tersebut," tambahnya.

Dia mengungkapkan angka Rp180 triliun tersebut didapat ketika pengeluaran Rp500 ribu/bulan dikalikan jumlah orang miskin dan mendekati miskin sekitar 27,7 juta orang.

Oleh karena itu, dia mengatakan anggaran tiap bulan soal jaminan sosial tersebut sekitar Rp15 triliun.

"Jadi, jaminan makanan (jaminan sosial bukan bantuan sosial) hanya membutuhkan anggaran Rp180 trililun per tahun, bukan Rp380 triliun," tegasnya.

Selain jaminan makanan, Partai Buruh juga bejanji untuk mewujudkan jaminan sosial lainnya, yaitu jaminan pengangguran. 

"Para buruh di seluruh Indonesia (termasuk karyawan BUMN dan karyawan swasta), bilamana tidak lagi bekerja atau ter-PHK dengan alasan apa pun, buruh berhak mendapatkan uang jaminan pengangguran sebesar 60 persen dari gaji terakhirnya selama beberapa tahun sampai dengan mendapatkan pekerjaan yang baru," tegasnya.

Selanjutnya, Said menuturkan Partai Buruh akan mewujudkan jaminan perumahan pada tahun ketiga seusai pemilu.

Menurutnya, pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI dan Polri, buruh swasta, dan rakyat miskin akan mendapatkan rumah saat memasuki usia pensiun.

"Program jaminan sosial ini disebut jaminan perumahan yang dananya berasal dari subsidi APBN dan tabungan perumahan. Selain itu, jaminan air bersih dan jaminan pendidikan juga menjadi prioritas," kata dia.(lpk)