PSI Mati-matian Bela Jokowi yang Dirujak soal Presiden dan Pejabat Negara Boleh Memihak di Pilpres 2024: Bukan Dosa...

Jakarta, tvOnenews.com - Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni merespons pernyataan Presiden Jokowi soal kepala negara maupun menteri boleh berkampanye Pilpres 2024.

Menurutnya, sikap Presiden Jokowi sudah benar karena kepala negara dan menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik.   

Dia juga menegaskan keberpihakan presiden bukan sebuah dosa.

"Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa," ucap dia di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Dia lantas mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.

"Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye," ungkap dia.

Raja kembali menekankan pernyataan Presiden Jokowi soal kepala negara maupun menteri boleh berkampanye tak perlu dipersoalkan.