Jakarta, tvOnews.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburrokhman menanggapi tantangan dari sejumlah masyarakat yang meminta paslon nomor urut 02 agar mundur dari jabatannya sebagai pejabat publik.
Prabowo ditantang untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Gibran ditantang mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo.
Tantangan tersebut muncul setelah Mahfud, cawapres nomor urut 02 yang akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Namun, menurut Habiburrokhman, Wakil Ketua TKN menyatakan bahwa akan rugi, jika Prabowo dan Gibran mundur dari jabatannya saat ini.
Capres-cawapres Prabowo-Gibran dalam acara Paku Integritas KPK, Jakarta. (viva.co.id)
"Kalau Pak Prabowo kan ini sosok yang sangat berintegritas, dan kinerjanya cemerlang. Tentu rakyat rugi kalau Pak Prabowo mundur. Rakyat sulit cari tokoh yang sepadan dengan beliau di posisi Kemenhan saat ini," kata Habiburokhman di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu (25/01/2024).
Dia juga memuji bahwa Gibran sebagai figur pejabat yang berintegrasi dan bijak sebagai kepala daerah.
"Mas Gibran kan sangat berintegritas. Mana ada dia membuat kebijakan yang merugikan orang lalu menguntungkan dirinya sendiri, silakan dinilai saja," tuturnya.
"Jadi, nggak usah nantang-nantang kalau dia beliau (Mahfud) ini malu dikasih skor 5 sama Pak Ganjar soal penegakan hukum, ya enggak apa-apa mundur, silakan," lanjutnya.
Dia juga merespons rencana dari cawapres nomor urut 03, Mahfud MD yang ingin mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.
Habiburrokhman menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Mahfud tersebut merupakan hal yang wajar, karena bidang penegakan hukum yang Mahfud tangani mendapat nilai yang jelek.
Adapun Ganjar memberikan nilai rendah terkait penegakan hukum pada era pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.
Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo sempat menyarankan kepada Mahfud untuk mundur dari jabatannya yang sekarang. Ganjar memberikan usulan tersebut untuk menghindari konflik kepentingan politik.(MG4/muu)
Load more