Dorong Amicus Curiae untuk Karen Agustiawan, Pengamat Sebut Pengadaan LNG Perintah Jabatan

Jakarta, tvOnenews.com - Forum Diskusi Ketahanan Energi (FDKE), wadah berkumpulnya para mahasiswa, akademisi, pejabat, korporasi, praktisi, aktivis dan para pegiat terkait Energi, khususnya bidang Ketahanan Energi, para anggotanya bersepakat membangun gerakan sosial Amicus Curiae guna memberikan pembelaan hukum demi keadilan terhadap Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan.

Menurut literasi (Administrative Law & Governance Journal. Volume 4 Issue 1, March 2021), Amicus Curiae atau friends of court atau biasa juga disebut ‘Sahabat Pengadilan’ adalah sebuah upaya hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.

"Amicus Curiae adalah masukan, baik dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara, tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus. Hakim dapat menggunakan Amicus Curiae sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus sebuah perkara. Hakim dapat membuka informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan suatu kasus," dikutip dari literasi di atas.

Praktisi Hukum SHP Law Firm, Syaefullah Hamid dalam sebuah Diskusi 'Ngopi Bareng Awak Media' yang didukung oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di Jakarta, Jumat (26/1) mengatakan Karen Agustiawan adalah korban ‘kriminalisasi’ dari Aparat Penegak Hukum (APH), yang dengan menggunakan pasal 2 dan 3 UU Tipikor telah mentersangkakan dan mencekalnya sejak 7 Juni 2022, kemudian menahannya sejak 19 September 2023, serta melimpahkannya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tanggal 16 Januari 2024.

Sebagaimana diketahui pada 19 Sepetember 2023 lalu, Ketua KPK saat itu, Firli Bahuri mengatakan pengadaan LNG Pertamina dari Corpus Christi Liquefaction (CCL) Amerika Serikat, Karen Agustiawan dituding telah melakukannya secara sepihak, terjadi kelebihan pasokan (over supply), dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. 

“Padahal perjanjian Jual Beli LNG tersebut sudah dibatalkan keseluruhannya dan digantikan dengan perjanjian baru di tahun 2015 pada era Dwi Soetjipto, yang menggantikan Karen Agustiawan (pada 1 Oktober 2014 mengundurkan diri sebagai Dirut Pertamina),” jelas Syaefullah. 
 
Selain itu Syaefullah juga mengatakan pengadaan LNG dari CCL itu adalah perintah jabatan dan merupakan sebuah aksi korporasi, yang prosesnya berlangsung dari bawah ke atas (bottom-up), sesuai dengan tupoksi dan telah disetujui secara kolektif kolegial oleh seluruh Anggota Direksi.

"Dalam Anggaran Dasar (AD) Pertamina juga mengatur bahwa keputusan yang diambil oleh Dewan Direksi boleh tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris dan RUPS. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 8 dan ayat 10 AD Pertamina dan juga Board Manual 2013, serta Memorandum Legal Corporate tanggal 24 Agustus 2013, jadi tidak benar kalau dituduh sepihak,” jelasnya.