Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, PTI Temui DPD Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Poros Transisi Indonesia (PTI) mendatangi gedung Nusantara V, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk meminta audiensi dugaan kecurangan proses pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sekjen PTI Satyo Purwanto mengatakan pihaknya mengkhawatirkan proses pemilu tidak sehat seusai cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi.

Menurutnya, hal itu tidak sejalan dengan ucapan presiden soal ASN, TNI-Polri, dan pejabat publik mesti netral dalam pelaksanaan pemilu.

"Faktanya beliau menganulir itu semua. Ini bukan kali pertama kita sama-sama tahu presiden berkali-kali melakukan tidak sesuainya kata dan perbuatan bahkan menganulir pernyataan sebelumnya. Akibat dari perilaku presiden seperti ini, kami khawatir, menangkap adanya indikasi ketidaksesuaian psikis presiden karena kerap kali diduga kedapatan melakukan kebohongan di depan masyarakat," kata Satyo di DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Dia menjelaskan pihaknya mendatangi DPD RI yang menyatakan sebagai lembaga legislasi nasional memiliki kewenangan menyerap aspirasi masyarakat. 

Menurutnya, PTI yang dipimpin Faizal Assegaf tersebut mengaku mendapat perhatian dari Pimpinan BAP-DPD RI.

"Dan kami meminta, baik secara pribadi sebagai senator maupun kelembagaan mengirimkan surat terbuka kepada presiden, mempertanyakan tentang kesehatan beliau terkait cawe-cawe dan kegilaan politik dinasti yang mungkin akan terjadi," ujar Satyo.

"Kita harus optimis ada peluang dengan surat terbuka ini akan menjadi warning buat kita semua, ada potensi bahaya bahkan tidak main-main, jika ada kajian, survei jika pemilu dilaksanakan curang," tambahnya. 

Ketika hampir semua lembaga negara, pejabat publik ikut kampanye dan memihak, potensi disintegrasi bangsa itu bukan tidak mungkin akan terjadi. 

"Sehingga potensi disintegrasi itu mungkin saja akan terjadi," tandasnya.

Dia mengungkap alasan pihaknya bertemu DPD RI, lantaran DPR RI menolak surat pertemuan sebelumnya.

"DPD RI seperti lentera yang bisa menerima kami. Dan kami berharap DPD RI bisa memberikan surat terbuka kepada presiden," ucap Satyo. 

Sementara itu, Ketua BAP-DPD RI, Tamsil Linrung mengatakan bahwa menyikapi perkembangan politik khususnya terkait dengan perkembangan Pemilu 2024. 

Dia menururkan mereka memiliki keresahan, karena baru sekarang ini ada pemilu yang dilakukan, jauh hari orang selalu menarasikan tentang dugaan kecurangan dan terkonfirmasi dengan sikap dan pernyataan presiden yang inkonsisten.

"Tapi semua itu kemudian berujung kepada pertanyaan tentang kesehatan presiden. Apakah presiden mengalami depresi sehingga begitu banyak inkonsistensi, (audiensi) tadi disebutkan ratusan jumlahnya dalam bahasa lain adalah sebuah kebohongan," kata Tamsil.

Padahal, sambung Tamsil, kalau kebohongan yang sistematis seperti itu sudah berbahaya dalam kelangsungan berbangsa. 

"Karena itu, demi menyelamatkan negeri ini kita harus punya sikap yang tegas untuk mengetahui kondisi kesehatan presiden," tukasnya.

Oleh karena itu, kemungkinan DPD RI segera akan bersurat secara pribadi dalam mendengarkan hal ini untuk mengetahui rekam jejak kesehatan presiden, sekurang-kurangnya dalam satu tahun ini. 

"Kita akan bersurat ke presiden sendiri supaya membuka secara transparan rekam medisnya. Jika memang ada masalah dengan kesehatan itu harus dikasih, jika tidak ada masalah, kenapa begitu banyak inkonsistensi dalam pernyataannya sebagai presiden, kita tahunya presidennya cuma (satu,red) itu tapi pernyataannya sangat antagonis antara satu pernyataan dengan pernyataan lain dalam waktu tidak lama," tuturnya.

"Saya akan teruskan beberapa catatan tadi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI untuk selanjutnya bagaimana lembaga ini menyikapi aspirasi yang berkembang tadi. Jangan sampai kemudian orang sungguh-sungguh akan menilai karena tidak direspon, wah jangan-jangan (benar, red), jadi harus direspon presiden," tutup Tamsil.(lpk)