"Initinya KPU mau ada apapun, pernyataan apa pun, yang penting kami bekerja sungguh-sungguh, bekerja berdasarkan aturan, profesional, menjaga integritas dan juga menjaga netralitas," kata Hasyim, seperti dilansir Antara.
Dirinya pun akan membantah tundingan tersebut dengan memperlihatkan kinerja KPU dalam melakukan penyelenggaran Pemilu 2024.
"Yang penting kita tunjukkan itu. Nanti macam-macam tuduhan kan akan terbantah dengan kerja-kerja kita ya," ucap Hasyim.
Sekedar informasi film dokumenter “Dirty Vote” pada Minggu (11/2/2024) dirilis oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.
Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. (aha/ebs)
Load more