Film Dirty Vote soal Pemilu Curang, Kata KPU dan Bawaslu: Biar Masyarakat Menilai

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespon kritikan dalam film dokumenter 'dirty vote' yang tengah viral akhir akhir ini.

Dalam film dokumenter tersebut, Feri Amsari seorang Pakar Hukum Tata Negara mengatakan, bahwa tugas dari Bawaslu adalah untuk menangani dan menindak segala kecurangan selama pemilu. 

Namun, lanjut Feri, Bawaslu dirasa Inkompeten untuk mengawasi jalannya tahapan pemilu dan hanya berani memberikan sanksi teguran.

Padahal, kata dia, harusnya terdapat sanksi yang menjerakan agar peristiwa tak terulang.

"Ini merupakan tugas konstitusionalnya untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaran pemilu. Tetapi faktanya Bawaslu Inkompeten," kata Feri.

Merespon pernyataan tersebut, ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku, Bawaslu RI dan jajaran pengawas pemilu di daerah sejauh ini telah melakukan tugasnya dengan baik.

Oleh karena itu, dia menyerahkan penilaian atas kinerja Bawaslu itu sepenuhnya kepada masyarakat.

"Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar," katanya di kantor Bawaslu RI, Minggu (11/2/2024).

"Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive perspektif masyarakat," sambungnya.

Dia menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara.

“Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” ungkapnya.

Sementara itu, film dirty vote mengkritik soal KPU yang dirasa bermasalah dalam dalam verifikasi partai politik untuk Pemilu 2024. 

Soal tundingan tudingan kecurangan tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengaku, pihaknya telah melakukan kerja secara profesional.

Hal tersebut dikatakannya saat tengah meninjau pemungutan suara di World Trade Center (WTC), Kuala Lumpur, Minggu (11/2/2024).

"Initinya KPU mau ada apapun, pernyataan apa pun, yang penting kami bekerja sungguh-sungguh, bekerja berdasarkan aturan, profesional, menjaga integritas dan juga menjaga netralitas," kata Hasyim, seperti dilansir Antara.

Dirinya pun akan membantah tundingan tersebut dengan memperlihatkan kinerja KPU dalam melakukan penyelenggaran Pemilu 2024.

"Yang penting kita tunjukkan itu. Nanti macam-macam tuduhan kan akan terbantah dengan kerja-kerja kita ya," ucap Hasyim.

Sekedar informasi film dokumenter “Dirty Vote” pada Minggu (11/2/2024) dirilis oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. (aha/ebs)