Kubu Prabowo-Gibran Tantang PDIP Bongkar Tudingan Kecurangan Pilpres di Mahkamah Konstitusi

Jakarta, tvOnenews.com - Kubu TKN Prabowo-Gibran tanggapi tudingan kubu PDIP berupa kecurangan terstruktur usai perolehan suara hasil hitung cepat atau quick count dirilis sejumlah lembaga survei. 

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menantang kubu PDIP untuk membuktikan serangkaian kecurangan yang ditudingkan kepada kubunya itu. 

Yusril mengatakan sebaiknya tudingan kecurangan tersebut dapat dibuktikan oleh PDIP melalui Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Ya nanti kita lihat (jangan cuma) diucapkan tapi dibuktikan. Minta dibuktikan di persidangan mahkamah konstitusi," katanya kepada awak.media di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (14/2/2024). 

Sebelumnya diberitakan, kubu Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud mengaku tak mempercayai hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024 yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei. 

Pasalnya, hasil quick count menampilkan keunggulan telak Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran dibanding Ganjar-Mahfud. 

Bahkan, sejumlah hasil quick count yang dirilis rata-rata merilis posisi Ganjar-Mahfud terbawah dari dua kandidat Pilpres pesaingnya. 

Lantas, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto menyorot anjloknya hasil perolehan suara quick count Ganjar-Mahfud yang dirilis sejumlah lembaga survei. 

Hasto mengungkap adanya overshooting atau melampaui batas normal dari perolehan suara Prabowo-Gibran pada hasil hitung cepat tersebut. 

Menurutnya fenomena overshooting tersebut seperti perhelatan Pemilu 1997 di Timor-Timor kala itu antara persaingan Partai Golkar, PDI, dan PPP.

"Kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi kalau berburu itu nembaknya berlebihan. Ini pernah terjadi di Timor-Timor pada Pemilu 1997. Ketika suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rezim penguasa saat itu kaget karena partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100 persen," ungkap Hasto kepada awak media, Rabu (14/2/2024). 

Tak hanya itu, Hasto turut serta mencatat langkah strategis yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupa menaikkan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu RI menjelang dua hari pencoblosan Pilpres 2024. 

Kata Hasto, langkah itu dilakukan Jokowi sebagai bentuk intimidasi kepada pegawai Bawaslu agar mengalirnya dukungan kepada Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran. 

"Ya ada berbagai upaya untuk pasangan 02, Pak Prabowo-Gibran dengan dukungan kekuasaan. Termasuk memberikan suatu insentif-insentif yang sangat kental itu sebagai upaya bujuk-membujuk. Ada yang bujuk dengan cara kasar dengan intimidasi, ada bujuk dengan cara halus," katanya. 

Hasto mengaku dalam upaya mengungkap  kecurangan terstruktur itu pihaknya tengah mengusulkan pembentukan tim khusus pada kubu Ganjar-Mahfud. 

"Untuk itu kami akan mengusulkan kepada Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus," pungkasnya. (raa)