"Dari yang saya tangkap begini, bukan soal kementerian khususnya, bentuknya bisa jadi Satgas. Kalau pemerintah itu tidak harus ada kementerian baru, satgas pun bisa, dia ad-hoc, mencakup beberapa kementerian," jelasnya.
Dia mencontohkan adanya Satgas Percepatan Investasi pada pemerintahan Presiden Jokowi.
Satgas tersebut diketuai Menteri Investasi, yang mana anggotanya Menteri LHK dan Menteri SDM.
Namun, dia menegaskan perlu ada kewenangan tersendiri Satgas tersebut agar bisa dilaksanakan.
"Tapi yang saya tangkap adalah butuh satu kewenangan tersendiri agar fokus dan berjalan. Jangan sampai ini makan siang gratis cuman sekadar proyek yang lewat begitu saja," imbuhnya.
Dia menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran kelak mesti mempertimbangkan dampak terkait program makan gratis tersebut.
"Jadi, dampaknya harus diukur. Dampak ekonomi, kesehatan, skala prioritas, harus diukur dan nggak bisa sembarangan," tukasnya.(lpk)
Load more