Megawati Dukung Hak Angket Kecurangan Pilpres, Todung: Namun Tidak Ingin Pemerintah Goyah

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum PDIP, Megawati soekarnoputri mendukung wacana hak angket soal kecurangan Pilpres 2024. Hal itu dibeberkan Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. 

Namun, ia katakan, penekanan dari hak angket yang akan digulirkan partai politik (parpol) pendukung pasangan calon nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD adalah mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan.

"Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur,” pungkas Todung dalam keterangannya, Senin (26/2/2024).

Lanjutnya, bahwa PDIP tidak berkomitmen untuk memakzulkan presiden Jokowi lewat hak angket.

Namun, menurutnya, hak angket DPR untuk membongkar kecurangan, kemudian mengoreksi kecurangan tersebut.

“Proses pemakzulan itu terpisah dengan angket yang jalan sendiri, tetapi jika bahan hasil angket menjadi bahan untuk pemakzulan itu persoalan lain. Sekarang ini hak angket tidak ada hubungannya dengan pemakzulan,” bebernya.