Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahmy Alaydroes menyoroti polemik biaya operasional sekolah (BOS) ditunggangi untuk mengakomodir program makan siang gratis di dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.
“Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan makan siang gratis yang merupakan program janji dari capres-cawapres di periode kampanye kemarin sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS,” ujar dia, di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Anggota DPR RI Komisi X Bidang Pendidikan dan Olahraga ini pun menegaskan bahwasanya anggaran BOS diperuntukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
“Biaya operasional sekolah kita pahami adalah biaya yang sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita, masih banyak persoalan-persoalan pendidikan di negeri kita, persoalan-persoalan guru, persoalan infrastruktur, sarana prasarana sekolah yang masih sangat memerlukan pendanaan,” ungkapnya.
Adapun amanah 20 persen biaya pendidikan itu harus dijalankan sepenuhnya, dan dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Oleh karena itu, Fahmy mewakili PKS menyampaikan protes dan kritik lantaran wacana pemanfaatan dana BOS untuk mengakomodir program makan siang gratis.
“Jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengatakan program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan,” jelas dia.
“Ini kami sampaikan karena wacana tersebut sudah mulai menggelisahkan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan juga bagi teman-teman tenaga pendidik,” tandasnya.
Fahmy mengatakan para guru gelisah karena khawatir dana tersebut tergerus dan akhirnya sebagian dari dana BOS itu dipergunakan untuk menunjang honor mereka, para guru akan mendapatkan atau mengalami kerugian. (Agr/ree)
Load more