Begini Respons MK soal Polemik Posisi Arsul Sani Sebagai Hakim Konstitusi Menangani PHPU Terkait PPP

Di sisi lain, Arsul Sani menegaskan tidak ingin terlibat dalam perkara PHPU yang berhubungan dengan PPP.

Arsul beralasan komitmen itu telah dinyatakan begitu disepakati sebagai hakim konstitusi saat di DPR.

"Silakan lihat statement (pernyataan, red.) saya begitu saya disepakati DPR jadi hakim MK,” ucap Arsul kepada ANTARA via pesan singkat, Kamis malam.

Sebelumnya, Arsul Sani meminta kepada majelis hakim konstitusi untuk tidak melibatkan dirinya dalam PHPU yang dimohonkan atau yang menggugat PPP terkait hasil Pemilu Anggota Legislatif (Pileg).

"Itu untuk menjamin soal itu tadi, imparsialitas dan independensi. Jadi itu yang saya sedang komunikasikan. Cuma itu nanti akan saya declare (deklarasi) resmi, kalau pas nanti katakanlah ada acara pisah sambut lah. Itu saya akan sampaikan," imbuh Arsul di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Sementara itu, terkait PHPU mengenai hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Arsul menyerahkannya kepada kesepakatan delapan hakim konstitusi.

"Kalau soal pileg jelas. Kalau soal pilpres, saya menyerahkan (kepada delapan hakim konstitusi yang lain), karena kan berbeda. Kenapa kok berbeda? Kalau pileg itu kan menyangkut langsung, misalnya, terutama pemohon, itu kantor PPP. Tapi kalau pilpres, kalau dari kacamata kepartaian, kan tidak ada," tegasnya.