"Awalnya tentang pencalonan legeslatif, awalnya itu, ada arahan. Cuman kan kita tak mau maksa warga," ujar Subroto kepada tvOne.
Hal ini kata dia, warga punya hak politik masing-masing. Oleh sebab itu, ia katakan, terlalu beban bila hal itu dipaksakan kepada dirinya dan teman RT serta RW lainnya.
"Karena itu kan hak demokrasi warga, jadi kami tak mau juga," pungkasnya.
Sementera Kades Wanakerta, Tumpang Siagian mengatakan, dua minggu sebelum pemilu dirinya memanggil para ketua RT dan RW untuk mendata warga yang mempunya hak pilih.
Memang, kata dia, pada saat itu dirinya memberikan uang kepada sejumlah RT dan RW untuk diberikan kepada warga agar memilih anaknya sebagai caleg.
Namun alih-alih uang yang diberikan tersebut tak disampaikan Ketua RT dan RW ke warga, sehingga dirinya pun marah.
"Kalau mau tau kronologis kejadian, ini mohon maaf, dua minggu sebelum pelaksanaan pemilu, saya undang RT dan RW saya, suruh mendata hak pilih," pungkas Kades itu.
Load more