Baleg DPR Setujui Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ Ditunjuk Presiden

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah sudah menyusun draft RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan membahasnya sejak April 2022.

Dalam draft tersebut, pemerintah sepakat bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh wakil presiden.

Tito menjelaskan kawasan agromerasi itu tidak bisa ditangani hanya dengan satu menteri. Sebab, akan menyelesaikan masalah yang kompleks, utamanya harmonasi program perencanaan dan evaluasi secara reguler.

“Kalau bicara menyelesaikan masalah kompleks lintas menko yaitu presiden dan wakil presiden (wapres). Kita melihat itu bahwa presiden memiliki tanggung jawab nasional yang luas sekali, maka perlu lebih spesifik ditangani wapres,” ujarnya.

Dia menyebut konsep ini mirip seperti di Papua yaitu dibentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua dengan tugas yang sama, yaitu harmonisasi program pemerintah daerah.

“Jadi semua berjalan hampir dua tahun dipimpin wapres karena memang Papua memerlukan harmonisasi,” tutup Tito. (saa/iwh)