Jakarta - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, menyebut tarif karantina mandiri di hotel sama sekali tidak menguntungkan secara bisnis karena jauh di bawah standar tarif yang ada. Menurut Maulana, tarif maksimal karantina mandiri di hotel yang dipatok sekitar Rp7,2 juta untuk hotel bintang dua dan Rp21 juta untuk hotel kategori luxury (mewah) merupakan harga paket untuk 10 hari.
"Tidak (menguntungkan), malah lebih murah dan harganya juga tidak dinamis. Ini kan harga paket. Kelihatan mahal karena dari faktor 10 hari itu," katanya yang dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu (22/12).
Maulana menuturkan, selain harga paket untuk 10 hari, tarif karantina yang terlihat fantastis itu juga sudah termasuk makan untuk tiga kali sehari dan laundry (binatu) untuk lima potong pakaian per hari. Ia menjabarkan, dengan tarif karantina 10 hari di hotel bintang dua mulai dari Rp6,7 juta hingga maksimal Rp7,2 juta, tarif kamar hanya dikenakan sekitar Rp300 ribu per malam. Demikian pula biaya makan yang rata-rata sekitar Rp250 ribu per hari dan laundry Rp45 ribu per hari.
"Kalau tarif biasa kan cuma (tarif) menginap dan sarapan saja. Tidak ada makan siang atau makan malam, laundry. Makanannya pun lengkap, karena berupa paket makanan," katanya.
Maulana menyebut tarif karantina mandiri di hotel juga meliputi biaya transportasi dari bandara ke hotel serta biaya tenaga kesehatan, keamanan juga dua kali tes PCR dengan total kira-kira Rp1,3 juta-Rp1,35 juta per paket. Tarif di bawah standar itu, lanjut Maulana, juga berlaku untuk paket karantina di hotel bintang lima dan luxury.
"Hotel luxury itu Rp9 juta per paket untuk kamar saja, kalau dihitung, per malam itu hanya Rp1 juta. Lengkap semua dengan makan dan laundry itu sekitar Rp1,6-Rp1,7 juta (per malam). Jadi tentu harganya di bawah tarif biasa," katanya.
Maulana menambahkan, faktor lain yang membuat tarif berbeda untuk setiap kelas hotel yaitu biaya transportasi dari bandara ke hotel yang menggunakan taksi eksekutif dengan tarif yang lebih tinggi. "Jadi transportasinya khusus, karena harus dipastikan mereka tidak lari kemana-mana, itu sudah SOP dari pemerintah," katanya.
Load more