Sebab, sektor kesehatan dan pendidikan adalah pelayanan dasar yang menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
Secara khusus diberlakukan skema insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Skema insentif itu kini sedang digodok dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN yang bakal rampung akhir April 2024.
“Kemarin juga kita bahas usul dari Pak Menkes bahwa telah dipetakan 148 kabupaten/kota, termasuk di dalamnya 3T, yang beberapa dokter akan direkrut sebagai PNS Kemenkes, dibayar Kemenkes. Juga berkoordinasi dengan Kemenkeu karena terkait aspek pembiayaan,” kata mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.
Di samping itu, Kementerian PANRB memperhatikan pengadaan ASN Kemenkes yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Harapannya, talenta-talenta baru atau talenta digital yang ditempatkan di IKN mampu mengembangkan pelayanan kesehatan di IKN dengan cepat.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berterima kasih atas perhatian yang diberikan Kementerian PANRB.
Dia mengapresiasi langkah Kementerian PANRB yang membuka ruang bagi talenta digital sektor kesehatan.
Beriringan dengan pembangunan perkantoran pemerintah di IKN, rumah sakit juga akan berdiri di IKN yang tentu membutuhkan tenaga kesehatan.
"Karena kebetulan kita bangun rumah sakit di IKN. Kebutuhan antara 800-1.000 posisi. Pak Menteri PANRB alokasikan dengan cukup," tuturnya.
Sementara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga memastikan akan ada penambahan 600 aparatur sipil negara (ASN) yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau.
Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya menyebutkan 600 ASN tersebut terdiri atas 30 pegawai negeri sipil (PNS) dan 570 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Kemarin kita ajukan 600," ujar dia di Natuna, Selasa (2/4/2024).
Load more