Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi), Airlangga Hartarto menepis pernyataan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) menyebabkan kenaikan harga beras di pasar.
Hal ini menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim MK, Enny Nurbaningsih saat sidang lanjutan sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Presiden).
"Yang Mulia, terkait dengan harga beras apakah ada penggunaan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) dan membuat harga naik, nah tentu bantuan pangan adalah instrumen stabilitas harga, jadi justru sebaliknya, dengan adanya bantuan pangan kita berharap stabilitasi harga," jelas dia, di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Dari penelitian di lapangan, pembagian bansos berupa beras sebanyak 10 kilogram dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Dari penelitian di lapangan, 10 kg itu setara dengan kebutuhan masyarakat sekitar 1/3 dari kebutuhan, rata-rata kebutuhannya 20-25 kg per bulan, tentu ini akan sangat membantu," tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan stabilisasi pasokan harga pangan ataupun SPHP dengan operasi di pasar melalui Perum Bulog, dan itu untuk menjaga harga daripada beras.
"Kemudian kalau kita mengikuti bantuan pangan di bulan Januari sangat rendah realisasinya yaitu Rp179 ribu dari target Rp440 ribu, sedangkan demand-nya itu ada Rp2,4 juta. Jadi artinya ini tidak dalam "mempengaruhi" harga di pasar," paparnya.
Sementara beras internasional juga naik dan pemerintah terus mendorong agar SPHP lebih efektif di pasar. (agr/aag)
Load more