Jaringan Damai Papua Sebut Rancangan Pengamanan di Tanah Papua Harus Libatkan Enam Pemerintah Provinsi

"Keberadaan dasar hukum yang kuat dan jelas sangat membantu menyelesaikan konflik sosial politik di Tanah Papua," kata Warinussy.

JDP berkeyakinan bilamana Presiden Jokowi merealisasikan rumusan yang dimaksud, maka segala bentuk konflik bersenjata dapat diselesaikan dengan cara damai dan bermartabat.

Format itu membuka peluang dialog antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan Pemerintah Indonesia.

"JDP berharap Presiden Jokowi meninggalkan warisan Papua tanah damai sebelum masa jabatan berakhir di pertengahan tahun 2024 ini," tutur Warinussy.

JDP mengaku sangat menyesalkan pendekatan konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan OPM yang mengakibatkan Komandan Koramil 04 Aradide Letda Infanteri Oktovianus Sogalrey gugur.

Korban merupakan salah satu putra asli Papua yang ditemukan tak bernyawa di ruas Jalan Trans Enarotali–Aradide, Kampung Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Rabu (10/4/2024).

"JDP sangat yakin akan ada operasi militer, maka dari itu JDP ingatkan agar kedua belah pihak tidak menempatkan warga sipil sebagai sasaran," tegas Warinussy. (ant/nsi)