Sholeh menyebut, sebagai orang nomor satu di PPP, Mardiono tak boleh bermain mata pada proses sidang di MK dan hanya fokus pada bukti dan fakta yang ada.
Terlebih, sambungnya, salah satu hakim konstitusi kini dijabat oleh Arsul Sani, salah satu mantan petinggi di PPP.
"MK tengah berusaha sangat serius meneguhkan kembali dirinya sebagai lembaga peradilan paling bergengsi di republik ini. Desas desus, isu, soal garansi ini itu tak boleh terjadi," ujar Sholeh.
Partai politik, termasuk PPP, memang tak lepas dari gejolak internal. Bertahun-tahun dengan masalah dualisme kepengurusan, pada 2022 lalu, PPP kembali menghangat dengan didepaknya Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum.
Singkat cerita, PPP langsung menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten yang diikuti pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, banom, serta pimpinan DPP PPP.
Mukernas ini menghasilkan ketetapan memberhentikan Suharso Monoarfa dan mengukuhkan H.Muhammad Mardiono sebagai PLT (pelaksana tugas) Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020-2025. (ebs)
Load more