Pengamat: Mardiono Sanggup Tanggani Konflik PPP Meski Kini Berhadapan dengan Pil Pahit

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mampu meredam konflik dalam tubuh partai. 

Meskipun dalam perjalanannya, Mardiono harus menelan pil pahit karena PPP tak mampu melenggang ke senayan.

"Jadi kalau soal konfliknya itu bisa diredam, diselesaikan, bisa sementara waktu selesai. Tapi yang jadi masalah PPP sangat kasihan tidak lolos ke Senayan," jelas Ujang saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (13/4/2024).

Ujang menyebut, tak lolosnya PPP di Pemilu 2024 inilah yang harus menjadi fokus utama Mardiono.

"Itu yang harusnya jadi perhatian Mardiono. Bukan hanya harus meredam konflik tapi juga bagaiman bisa meloloskan PPP ke Senayan," jelasnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menambahkan, langkah PPP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sudah tepat. Tugas penting Mardiono saat ini yaitu menyiapkan sejumlah dokumen, bukti dan data-data penting yang dimiliki PPP.

"Menyiapkan dokumen, bukti dan data yang dimiliki PPP layak diapresiasi. Upaya itu bermanfaat bagi PPP dan lebih-lebih bagi MK dalam menjaga marwahnya," jelas Sholeh saat dihubungi. 

Sholeh menyebut, sebagai orang nomor satu di PPP, Mardiono tak boleh bermain mata pada proses sidang di MK dan hanya fokus pada bukti dan fakta yang ada. 

Terlebih, sambungnya, salah satu hakim konstitusi kini dijabat oleh Arsul Sani, salah satu mantan petinggi di PPP.

"MK tengah berusaha sangat serius meneguhkan kembali dirinya sebagai lembaga peradilan paling bergengsi di republik ini. Desas desus, isu, soal garansi ini itu tak boleh terjadi," ujar Sholeh.

Partai politik, termasuk PPP, memang tak lepas dari gejolak internal. Bertahun-tahun dengan masalah dualisme kepengurusan, pada 2022 lalu, PPP kembali menghangat dengan didepaknya Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum. 

Singkat cerita, PPP langsung menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten yang diikuti pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, banom, serta pimpinan DPP PPP. 

Mukernas ini menghasilkan ketetapan memberhentikan Suharso Monoarfa dan mengukuhkan H.Muhammad Mardiono sebagai PLT (pelaksana tugas) Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020-2025. (ebs)