Jakarta, tvOnenews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak melakukan pelanggaran Pilpres 2024.
Pernyataan itu disampaikan saat membacakan amar pertimbangan umum pada sidang MK putusan sengketa Pilpres 2024.
Hakim MK Guntur Hamzah mengatakan dalil gugatan pemohon terhadap Zulhas tidak beralasan menurut hukum. Dia menyebut perkara Zulhas itu juga sudah diselesaikan dalam sidang Bawaslu.
“Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Mendag Zulkifli Hasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya,” kata Guntur dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Diketahui, Zulhas yang juga Ketua Umum PAN itu diduga menyalahgunakan fasilitas negara dalam kampanye Pilpres 2024. Guntur menuturkan MK tidak mendapat keyakinan kuat untuk membenarkan dalil itut.
“Sementara Mahkamah, tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan hal tersebut, karena di samping telah dilakukan tindakan oleh Bawaslu, juga bukti tentang penggunaan fasilitas negara terhadap menteri yang bersangkutan tidak secara detail dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan,” ujarnya
“Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon a quo,” tambah Guntur.
Load more