MK Nilai Zulhas dan Airlangga Tidak Melanggar Kampanye Pilpres 2024

Sementara itu, Hakim MK Arsul Sani menuturkan Airlangga tidak terbukti menyalahgunakan fasilitas negara dalam kegiatan HUT Partai Golkar, maupun dalam kegiatan Kementerian Perekonomian.

Kata Arsul, Mahkamah menilai kegiatan pembagian sembako yang dilakukan Ketua Umum Golkar itu juga sesuai kapasitasnya sebagai Menteri Perekonomian.

“Menurut Mahkamah pengawasan Bawaslu terhadap kegiatan HUT Partai Golkar maupun kegiatan pembagian sembako yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto, telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu,” ujar Arsul.

Di mana, Bawaslu berwenang melakukan pencegahan untuk memastikan tidak adanya kegiatan kampanye dalam pelaksanaan kegiatan Kementerian Perekonomian berupa pembagian sembako, maupun tidak adanya penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye HUT Partai Golkar.

“Demikian Mahkamah menilai sebagai bentuk yang harus dihormati, karena jika Mahkamah punya penilaian tersendiri hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon dalam persidangan. Sementara hal itu tidak dilakukan, sehingga Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil pemohon tersebut,” ujar Arsul.

Oleh karena itu, MK menilai dalil pemohon terhadap Airlangga tidak beralasan hukum.

“Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum,” tandas Arsul. (saa)