Gugatan PDIP terhadap KPU di PTUN Jakarta Siap Disidangkan, Begini Respons PAN

Sebagai informasi, PTUN Jakarta resmi menerima gugatan PDIP terhadap KPU RI untuk disidangkan. 

Terkait hal itu, Tim Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) meminta KPU RI menunda penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024.

"Saya harus menegaskan sidang putusan hari ini di PTUN dipimpin oleh Ketua PTUN Jakarta. Hasil dari putusan yang disampaikan adalah permohonan kami layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara, karena apa yang kami temukan seluruhnya tadi pagi menjadi putusan ini," kata Kuasa Hukum PDIP Gayus Lumbuun di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat.

Gugatan ke PTUN ini dijelaskan Gayus berbeda dengan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke MK.

Jika di MK menyidangkan mengenai hasil proses pemilu, sementara di PTUN untuk menelusuri apakah ada pelanggaran yang dilakukan KPU.

"Dan apakah ada pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh penguasa aparatur negara yang menyimpang, ini tugas kami. Sehingga apa yang kami ajukan adalah satu proses yang bermuara kepada apa yang disebut sebagai dalam bahasa hukum administrasi," jelas dia.

Dalam gugatan di PTUN, Gayus menuturkan pihaknya akan menyodorkan sejumlah pelanggaran yang terjadi, sehingga hasil pemilunya berubah atau ada konflik lainnya.